jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mengingatkan persoalan parkir liar di Surabaya tidak bisa hanya ditangani dengan imbauan semata, apalagi jika pelaporannya diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat tanpa jaminan perlindungan dan penanganan cepat.
Pernyataan ITU menanggapi langkah Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong warga untuk aktif melaporkan juru parkir liar (jukir liar) melalui Command Center 112 dan aplikasi Wargaku.
"Kami mendukung pelibatan warga dalam pelaporan jukir liar. Akan tetapi, Command Center 112 dan aplikasi Wargaku harus bisa menjamin respons dalam hitungan menit, bukan jam, apalagi harI," ujar Yona, Rabu (18/6).
Menurutnya, apabila tidak ditangani secara serius dan sistemik, pelibatan masyarakat justru bisa menimbulkan persoalan baru. Dia menilai tidak sedikit jukir liar yang beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan kerap memakai cara-cara intimidatif.
"Banyak jukir liar beroperasi di wilayah abu-abu hukum dan menggunakan pendekatan intimidatif. Tanpa perlindungan sistemik, warga bisa menjadi korban tekanan sosial atau bahkan kekerasan," katanya.
Karena itu, Yona menilai keberadaan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) sebagai penegak perda harus benar-benar diberdayakan dan tidak sekadar menjadi simbol.
"Kami mendorong agar Satpol PP benar-benar diberdayakan sebagai garda depan penegakan perda, tidak hanya simbolik," ucapnya.
Komisi A DPRD Surabaya juga akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan jukir liar di lapangan dengan memanggil Satpol PP untuk rapat kerja.
