jogja.jpnn.com, KULON PROGO - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Kulon Progo menegaskan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik (tendik) untuk Sekolah Rakyat (SR) di Kalurahan Gulurejo sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kalurahan Gulurejo itu dijadwalkan mulai beroperasi pada Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Kepala Dinsos PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan bahwa sejak tahap sosialisasi awal telah disepakati bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) bertindak sebagai penanggung jawab utama SR.
Sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini hanya berperan sebagai pihak pendukung.
"Sejak awal sosialisasi, sudah ada ketentuan bahwa Kemensos jadi penanggung jawab SR, sedangkan pemerintah daerah hanya sebagai pendukung," ujar Ernawati di Kulon Progo, Jumat (29/5/2026).
Akibat dari pembagian kewenangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hingga saat ini belum mendapatkan informasi pasti mengenai jadwal pelaksanaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi formasi di SR tersebut, termasuk mekanisme pengisiannya.
Ernawati mencontohkan proses pengisian tendik pada SR Rintisan di Sonosewu, Kabupaten Bantul.
Sebelumnya, terdapat empat orang PPPK dari Dinsos-PPPA Kulon Progo yang direkrut untuk mengisi posisi di sekolah rintisan tersebut.
