jpnn.com, PALEMBANG - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mendapatkan sorotan serius dari Pemerintah Republik Indonesia (RI).
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto untuk penanganan Karhutla telah dijalankan secara maksimal dengan pendekatan lintas sektor dan teknologi.
“Kami bersyukur kondisi Sumsel relatif stabil meskipun memiliki 2,1 juta hektare lahan gambut yang sangat rentan terbakar, ini berkat kerja keras semua pihak,” tegas Hanif saat diwawancarai usai apel siaga Karhutla, Selasa (29/7).
Menurut Hanif, sebagian besar kebakaran terjadi karena faktor kesengajaan.
"Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup bersama TNI dan Polri akan menindak tegas pelaku pembakaran dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan pemegang konsesi yang lalai mencegah kebakaran," ungkap Hanif.
Kata Hanif, saat ini pihaknya juga tengah mendalami titik-titik api di dalam konsesi perusahaan.
Selain itu, upaya penanggulangan Karhutla akan terus dilakukan melalui pendekatan darat, udara, dan teknologi cuaca, termasuk implementasi sistem kanalisasi di sejumlah kabupaten sebagai solusi jangka panjang.
"Jika ditemukan tidak adanya upaya mitigasi, maka sanksi berat akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019. Kerugian akibat Karhutla hingga kini tercatat mencapai lebih dari Rp 18 triliun," jelas Hanif.
