jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI H. Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren bukan hanya simbol, tetapi harus menjadi eksekutor nyata implementasi Undang-Undang Pesantren.
“Ditjen Pesantren harus menjadi implementator dari UU Pesantren, dan mempercepat rekognisi, afirmasi, serta fasilitasi bagi seluruh jenis dan jalur pendidikan pesantren,” tegas Cucun dalam Penganugerahan Santri of The Year 2025 di Gedung Nusantara IV MPR/DPR RI, Minggu (9/11/2025).
Kang Cucun sapaan akrabnya menyebut negara tidak boleh lagi hanya berhenti pada pengakuan formal. Pesantren harus memperoleh akses kebijakan publik, pembiayaan, dan standardisasi penguatan kelembagaan yang setara dengan institusi pendidikan strategis lainnya.
Sebagai bangsa besar, menurut Cucun, santri bukan hanya bagian sejarah masa lalu tetapi elemen penting masa depan. Karena itu ia mengingatkan santri harus menguasai ruang digital, teknologi dan kepemimpinan modern — namun tetap berpegang pada akar nilai pesantren.
Sambutan tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Dr. H. Jazilul Fawaid, yang pada kesempatan yang sama menegaskan:
“Kami menitipkan amanah kepada legislator agar porsi dan distribusi anggaran negara juga diberikan kepada Pesantren. Sebelum Indonesia merdeka, pesantren dibangun oleh santri dan kiainya tanpa negara. Indonesia akan makmur apabila santrinya makmur.”
Santri of The Year merupakan acara tahunan yang digelar dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional dan Hari Pahlawan oleh Islam Nusantara Center (INC) bekerja sama dengan DPR-MPR RI dan Majlis Pesona.
Tahun 2025 menjadi momen penting karena panitia menambahkan beberapa kategori baru yang mencerminkan makin luasnya peran santri dalam kehidupan bangsa.
