jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/ Waka BPN), Ossy Dermawan mengatakan pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan tahan terhadap tantangan perlu dimulai dari kebijakan tata ruang.
Hal itu Wamen Ossy sampaikan saat memberikan pemaparan dalam International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 yang digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6).
“Pembangunan infrastruktur butuh tanah, namun tanah butuh kepastian hukum, butuh aksesibilitas, butuh zonasi yang jelas, dan butuh harmonisasi dengan pertimbangan lingkungan dan sosial," ungkap Wamen Ossy.
"Karena itu, Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan kementerian/lembaga lainnya sedang berupaya mewujudkan satu kebijakan perencanaan tata ruang, pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pemanfaatan lahan, perencanaan sektoral dan tujuan pembangunan menjadi satu kerangka tata kelola khusus yang komprehensif,” sambungnya.
Dia menekankan bahwa infrastruktur tidak boleh dibangun hanya berdasarkan pertimbangan teknis semata, namun harus menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.
Wamen Ossy mencontohkan pentingnya mengutamakan pelayanan publik, seperti memastikan konektivitas ke wilayah kurang terlayani, membangun fasilitas kesehatan di lokasi yang benar-benar membutuhkan, serta menyediakan hunian terjangkau di dekat pusat pekerjaan.
Selain aspek sosial, Wamen Ossy menyoroti pentingnya ketahanan infrastruktur terhadap risiko, seperti perubahan iklim dan bencana alam.
Menurutnya, perencanaan tata ruang dapat menjadi alat mitigasi yang efektif.
