jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan daya beli masyarakat pekerja melalui program Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.
Sebagai bentuk pengawalan langsung terhadap proses penyaluran bantuan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, dan Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Endy Pattia Rahmadi kembali meninjau secara langsung pelaksanaan penyaluran BSU kepada peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang kali ini diselenggarakan di Kantor Pos Pekanbaru, Riau, Senin (28/7).
Peninjauan ini bertujuan memastikan bantuan yang bersumber dari data peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi kriteria dan membutuhkan, sekaligus mengawal ketepatan sasaran serta efektivitas implementasi program bantuan pemerintah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan program BSU merupakan langkah nyata dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga daya beli masyarakat pekerja.
“BSU merupakan intervensi dari pemerintah, bagaimana untuk meningkatkan daya beli sehingga kita berharap terjadi pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Yassierli dalam keterangannya, Selasa (29/7).
Dia menyebut jumlah penerima sukses salur secara nasional hingga kini sudah mencapai 92,25 persen atau 14.715.000 orang.
"Khusus untuk Provinsi Riau, penyaluran sudah mencapai 91 persen, setara 368 ribu orang, dan untuk Kota Pekanbaru hampir 90 persen atau 145 ribu orang,” sebutnya.
Menaker Yassierli juga menegaskan pemerintah menargetkan minimal 97 persen penyaluran dapat tuntas dalam waktu dekat.
