jpnn.com, JAKARTA - Konsolidasi nasional PPPK lintas profesi akan digelar pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026 di Jakarta.
Konsolidasi nasional ini melibatkan 16 forum PPPK yang tergabung dalam Aliansi Merah Putih (AMP).
Ketua Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan, 16 forum PPPK lintas profesi sepakat membahas empat agenda utama.
"Empat agenda ini sesuai hasil audiensi Aliansi Merah Putih dengan DPR RI," kata Fadlun kepada JPNN, Rabu (28/1/2026).
Dia menjelaskan, hasil audiensi AMP bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan anggota Giri Ramanda Kiemas pada 21 Januari 2026 di DPR RI, salah satu poin penting yang disepakati adalah perlunya langkah strategis, sistematis, dan terkoordinasi dari organisasi-organisasi PPPK lintas profesi.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penyusunan sebuah naskah kebijakan baru yang komprehensif, yang secara khusus diminta oleh Komisi II DPR RI sebagai bahan pendukung dalam proses pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 serta dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN.
Audiensi tersebut menegaskan urgensi untuk menyusun rumusan perjuangan dengan konsep baru, yang mencakup:
1. Penyusunan timeline perjuangan yang terukur dan sistematis, dengan penetapan target strategis yang dibedakan ke dalam jangka pendek berupa penguatan status, kepastian karier, serta perlindungan profesional ASN PPPK.
