jpnn.com, JAKARTA - Dosen Hukum Bisnis Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki memperingatkan adanya gejala kebangkitan dwifungsi ABRI di tengah masifnya perluasan peran militer ke sektor-sektor sipil.
Dia menilai pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP), keterlibatan tentara dalam urusan pangan, hingga penempatan eks personel militer di lembaga sipil merupakan alarm serius bagi demokrasi dan supremasi sipil di Indonesia.
Peringatan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Prahara Batalyon Teritorial Pembangunan: Penolakan Warga dan Arah Kebijakan Menteri Pertahanan” di Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).
Menurut Reza, situasi yang berkembang saat ini menunjukkan adanya distorsi dalam tata kelola pertahanan negara.
Militer, kata dia, perlahan tidak lagi ditempatkan semata sebagai alat pertahanan negara, melainkan mulai memasuki ruang-ruang sipil yang selama ini menjadi domain masyarakat sipil dan kementerian teknokratis.
“Publik berharap ada civilian supremacy, supremasi sipil yang kuat. Tapi yang terjadi sekarang justru ruang-ruang sipil pelan-pelan diambil alih militer,” ujar Reza.
Ia menyoroti keterlibatan tentara dalam sektor pangan, pertanian, hingga pembangunan daerah yang dinilai semakin menjauh dari fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
“Negara seperti terlihat malas membangun kapasitas sipil. Padahal kita dijanjikan 19 juta lapangan kerja untuk masyarakat sipil, tetapi justru yang diperbanyak adalah rekrutmen militer dan pembangunan batalyon,” katanya.
