jpnn.com, JAKARTA - Forum Integritas Negara Hukum (FINH), sebagai salah satu elemen masyarakat sipil mengajukan sejumlah rekomendasi strategis kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri.
Rekomendasi yang disampaikan FINH mencakup dua usulan utama yakni pembentukan Kementerian Keamanan Nasional dan pergantian Kapolri.
Rekomendasi tersebut disampaikan secara resmi kepada Ketua dan Anggota Tim Percepatan Reformasi Kepolisian yang diketuai Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
FINH menilai reformasi kepolisian tidak dapat dilakukan secara parsial atau administratif, melainkan membutuhkan pembaruan struktural, fungsional, dan kepemimpinan yang menyentuh akar persoalan kelembagaan Polri.
Dalam dokumen yang diserahkan, FINH mengusulkan reposisi kelembagaan Polri agar tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, melainkan menjadi bagian dari struktur Kementerian Keamanan Nasional yang bersifat koordinatif.
Kementerian ini diusulkan membawahi dan mengoordinasikan lembaga keamanan sipil seperti Polri, BNPT, Bakamla, dan BSSN, tanpa mencampuri proses penegakan hukum.
Selain itu, FINH mendorong reformasi fungsi dan kewenangan kepolisian, antara lain melalui pemisahan fungsi keamanan dan penyidikan untuk mencegah tumpang tindih peran serta potensi penyalahgunaan kekuasaan. FINH juga menekankan pembatasan diskresi penyidik melalui penguatan RKUHAP serta reorientasi Polri sebagai pelindung masyarakat berbasis community policing.
Dalam aspek kepemimpinan, FINH secara tegas merekomendasikan evaluasi dan pergantian Kapolri yang dinilai gagal menjalankan agenda reformasi. FINH juga mengusulkan pembentukan Komite Seleksi Independen untuk memilih Kapolri baru berdasarkan integritas, kompetensi, serta komitmen pada demokrasi dan hak asasi manusia.
