jatim.jpnn.com, SURABAYA - Perwakilan Kemendukbangga/ BKKBN Provinsi Jawa Timur mencatar kasus stunting pada tahun 2026 mencapai 14,7 persen. Angka ini turun jika dibandingkan pada tahun 2023 yang di atas 17 persen.
Plt Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Jawa Timur Sukamto menjelaskan percepatan penurunan stunting membutuhkan pendekatan multisektor.
"Selain faktor gizi, pernikahan usia dini masih menjadi salah satu penyebab yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di beberapa wilayah, termasuk kawasan Tapal Kuda dan sebagian wilayah Malang Raya," kata Sukamto seusai acara Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Bangga Kencana Tahun 2026, Kamis (9/4) di Surabaya.
Menurutnya, untuk menekan kasus stunting di Jawa Timur diperlukan kolaborasi lintas sektor. Penanganan kasus harus dimulai dari hulu ke hilir.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur Sufi Agustini menambahkan bahwa penurunan angka stunting di Jawa Timur merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat melalui program sosialisasi, edukasi, dan pendampingan keluarga.
“Tahun ini angka stunting sudah turun sekitar 14 persen. Kami optimistis melalui penguatan sosialisasi, advokasi, serta pendampingan pada ibu hamil terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, angka tersebut dapat terus ditekan,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan pemahaman pasangan usia subur mengenai kesehatan keluarga menjadi kunci penting dalam menurunkan risiko stunting secara berkelanjutan di Jawa Timur.
Melalui Rakorda Program Bangga Kencana 2026 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat dalam mendukung pembangunan keluarga berkualitas sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045. (mcr23/jpnn)
