jatim.jpnn.com, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang berupaya mengantisipasi kekurangan tenaga guru dengan mengusulkan ratusan honorer masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, mengatakan rata-rata ada 20 guru yang pensiun setiap bulan. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu efektivitas kegiatan belajar mengajar di sekolah.
"Per bulan itu yang pensiun sekitar 20 orang, kalau dirangkap terus kan tidak mungkin efektif. Kami masih ada guru honorer, hampir 200-an orang dan nanti dimasukkan ke PPPK paruh waktu," kata Suwarjana, Jumat (16/8).
Menurutnya, para guru honorer itu adalah mereka yang sebelumnya mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tetapi tidak lulus.
"Jadi, ini yang kemarin tidak lulus CASN," ujarnya.
Maka dari itu, ketersediaan sumber daya tenaga pendidikan yang ada akan dimaksimalkan, sehingga tidak menimbulkan persoalan pada keberlangsungan sistem pendidikan di Kota Malang.
"Mudah-mudahan bisa masuk semua, pemerintah daerah sudah harus tidak ada pengangkatan honorer," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kota Malang Hendro Martono mengatakan kebijakan PPPK paruh waktu merupakan kewenangan pemerintah pusat. Skema ini diperuntukkan bagi tenaga non-ASN yang formasinya tidak tersedia untuk PPPK penuh waktu.
.jpeg)
