jpnn.com, JAKARTA - ASN PPPK masih mempersoalkan relokasi yang hingga saat ini belum tuntas. Padahal, mereka sudah bolak-balik menghadap legislator dan eksekutif di tingkat daerah maupun pusat.
"Masalah relokasi guru PPPK belum selesai. Kami minta wakil rakyat jangan diam saja," kata Ketua Forum Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) Guru 2022 Provinsi Riau, Eko Wibowo kepada JPNN, Senin (22/9).
Tidak ingin masalah relokasi guru PPPK ini tenggelam dengan isu lainnya, Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo pun kembali menyampaikan aspirasi kepada Komisi V DPRD Riau.
Aspirasi ini disampaikan melalui surat resmi tertanggal 22 September 2025 yang ditujukan kepada Ketua Komisi V DPRD Riau, H. Indra Gunawan Eet, di Pekanbaru.
Dalam surat tersebut, Forum ASN PPPK Guru 2022 Provinsi Riau menyoroti sejumlah persoalan yang dihadapi para guru sejak pengangkatan PPPK pada periode 2021, 2022, dan 2023.
"Kami minta agar masalah relokasi segera mendapat perhatian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB)," tegasnya.
Dia mengungkapkan, ada lima poin tuntutan yang disampaikan, yaitu penyesuaian jam mengajar, pengembalian guru ke sekolah induk, penempatan sesuai domisili KTP, mengatasi persoalan guru yang terpisah jauh dari keluarga, serta tingginya risiko kecelakaan yang dialami guru saat perjalanan menuju sekolah.
Ekowi berharap, dengan disampaikannya aspirasi ini, Komisi V DPRD Riau bisa membantu memperjuangkan relokasi ASN PPPK guru di tingkat pusat.
