jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendesak PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) untuk membatalkan rencana impor 105 ribu unit mobil niaga dari India.
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menilai aksi korporasi yang menggunakan dana APBN tersebut justru berpotensi merugikan ekonomi nasional dan memukul industri otomotif dalam negeri.
"Rencana pembelian mobil ini memakai APBN dan bersifat multiyears. Dengan struktur APBN yang terbatas ruang fiskalnya, harusnya setiap pembelian barang dan jasa memakai uang APBN diperhitungkan manfaat ekonominya," ujar Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Ia mengemukakan perhitungan Center of Economic and Law Studies (Celios) mengungkapkan terdapat potensi kerugian atas rencana impor mobil tersebut, antara lain menggerus produk domestik bruto (PDB) hingga Rp 39,29 triliun serta menurunkan pendapatan masyarakat Rp 39 triliun.
Kemudian, terdapat pula kemungkinan memangkas surplus industri otomotif hingga Rp 21,67 triliun, mengurangi pendapatan tenaga kerja seluruh rantai pasok industri otomotif hingga Rp17,39 triliun, dan menekan penerimaan pajak bersih hingga Rp240 miliar.
Said tak menampik penawaran harga beli mobil niaga dari India kemungkinan lebih murah, namun harus dipikirkan pula terkait layanan yang diberikan setelah pembelian (after sales) hingga ketersediaan serta jangkauan bengkel dan suku cadangnya.
"Kalau ini semua diperhitungkan, bisa jadi harganya lebih mahal dari niatan awal efisiensi," tuturnya.
Dia mengatakan pertimbangan efisiensi hanya merupakan satu hal karena hal lain yang strategis untuk dijadikan dasar, yaitu apakah program tersebut memberi kebangkitan bagi industri dalam negeri atau tidak.
