jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah mematangkan persiapan besar untuk melaksanakan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Agenda sepuluh tahunan ini akan menjadi instrumen vital untuk memotret wajah baru ekonomi Yogyakarta yang kini makin didominasi oleh sektor digital dan UMKM pascapandemi Covid-19.
Plt Kepala BPS DIY Endang Tri Wahyuningsih mengungkapkan bahwa sensus kali ini memiliki peran krusial dalam menangkap pergeseran struktur ekonomi wilayah. Hal tersebut disampaikan seusai melakukan audiensi dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, pada Selasa (7/4/2026).
Fokus utama SE 2026 adalah memetakan dinamika ekonomi DIY dalam satu dekade terakhir, khususnya periode 2016 hingga 2026.
Salah satu sorotan utamanya adalah migrasi masif pelaku usaha ke ekosistem digital. Berdasarkan data awal 2025, tercatat sekitar 269 ribu pelaku usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta telah aktif menggunakan platform e-commerce.
"Pandemi Covid-19 memberi keberkahan tersendiri bagi Yogyakarta. Kami dituntut untuk bertahan (survive) dan hasilnya muncul berbagai usaha online yang sangat masif. Inilah perubahan yang akan kami tangkap secara detail dalam Sensus Ekonomi 2026," jelas Endang.
Kehadiran ekonomi digital ini terbukti berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pada periode sebelumnya, DIY bahkan berhasil mencatatkan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa dengan angka mencapai 5,94 persen secara year-on-year (y-on-y).
Standar Internasional dan Isu Lingkungan
Sensus kali ini juga membawa pembaruan metodologi dengan menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025.
Penggunaan standar terbaru ini bertujuan agar data ekonomi Yogyakarta selaras dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
