jpnn.com, JAKARTA - Core Indonesia mendorong pemerintah memperkuat langkah diplomasi global guna meminimalkan dampak kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR), terhadap kinerja ekspor nasional.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal menilai pemerintah harus melakukan pendekatan diplomasi terukur, guna memastikan kepentingan ekspor nasional tetap terlindungi dari tekanan regulasi tersebut.
Faisal menilai kebijakan EUDR merupakan bentuk hambatan non-tarif bagi komoditas perkebunan Indonesia untuk masuk ke pasar Uni Eropa.
Dalam konteks pasar minyak nabati dunia, Faisal menyoroti adanya indikasi diskriminasi dalam aturan tersebut, yang berpotensi merugikan daya saing produk dalam negeri.
Sebab, EUDR hanya diberlakukan pada minyak sawit dan minyak kedelai, tetapi tidak berlaku untuk minyak nabati yang dihasilkan oleh Uni Eropa sendiri.
Diskriminasi dianggap bisa menjadi alat bagi Uni Eropa untuk menguasai atau mengeksploitasi para produsen minyak sawit, termasuk Indonesia.
Menurut Faisal, momentum perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), dapat dioptimalkan untuk menjembatani kepentingan eksportir Indonesia, termasuk memastikan kesiapan di sektor hulu.
"Pemerintah Indonesia perlu mengusahakan agar pemberlakuan EUDR ini memiliki dampak minimum terhadap ekspor kita," kata Faisal dikutip Jumat (20/3).
