jpnn.com - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Dewan Keadilan Jakarta (BEM DKJ) berunjuk rasa di depan Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) pada Jumat (1/8/2025).
Dalam aksi itu, mereka meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut dugaan penambangan ilegal oleh PT WKM di Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut).
Aliansi BEM DKJ juga meminta Kementerian ESDM dan aparat penegak hukum (APH) mengecek legalitas dokumen perizinan PT WKM di Malut.
"Kami menuntut kepada pihak berwenang, khususnya Polri, Kejaksaan, dan Kementerian ESDM segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mendalam terhadap aktivitas PT WKM," kata Koordinator Lapangan unjuk rasa BEM DKJ Dwi Apriyanto di Kantor Kementerian ESDM, dikutip dari siaran pers.
Menurutnya, pihak berwenang juga harus membekukan seluruh aktivitas operasional perusahaan tersebut sampai status hukum dan perizinannya dinyatakan sah.
Dwi menyebut pihak berwenang juga harus menindak tegas siapa pun yang terlibat, termasuk oknum pejabat atau aparat yang diduga melindungi dugaan aktivitas tambang ilegal PT WKM.
"PT WKM diduga beroperasi tanpa izin sah dan merusak lingkungan serta mengancam keselamatan warga. Kami menuntut tindakan tegas terhadap aparat atau pejabat yang melindungi tambang ilegal," ujar Dwi.
Sebagai informasi, Direktur Eksekutif Anatomi Pertambangan Indonesia (API) Riyanda Barmawi pernah menyampaikan bahwa PT WKM diduga melakukan aktivitas tambang ilegal di Halmahera Timur.
