jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden RI bergerak mengumpulkan masukan dari berbagai daerah. Kali ini, Wamenko, HAM, Imipas RI Prof Dr Otto Hasibuan bersama anggota tim lainnya Jenderal Polisi (Purn) Tan Sri Badrodin Haiti menyambangi Universitas Airlangga (Unair), Surabaya untuk menggelar dialog publik.
Otto mengatakan lawatan timnya ke Surabaya bukan sekadar menginventarisasi persoalan, tetapi juga mencari solusi konkret dari masyarakat maupun kalangan akademik.
“Bukan hanya belanja masalah, tetapi juga belanja solusi dan hari ini kami mendapatkan hasil yang luar biasa,” ujar Otto, Kamis (27/11).
Dalam dialog tersebut, tim reformasi menerima masukan dari para guru besar Unair, masyarakat Jawa Timur, hingga lintas organisasi advokat, bahkan, sejumlah peserta hadir membawa konsep tertulis yang langsung diserahkan kepada tim.
“Kami merasa bergembira karena dalam waktu singkat sudah mendapat masukan akademik yang sangat mendalam. Banyak yang bukan hanya berbicara, tetapi membawa rumusan tertulis. Ini luar biasa,” ujarnya.
Salah satu masukan yang dianggap menarik datang dari guru besar Unair yang mempertanyakan relevansi sistem komando dalam institusi Polri. Menurut Otto, kritik tersebut menyentuh aspek historis hingga peringatan Hari Bhayangkara.
“Salah satu profesor menyampaikan, kalau kepolisian benar-benar sipil, mungkin hari ulang tahun kepolisian bukan lagi Hari Bayangkara,” ungkap Otto.
Menurut masukan itu, penggunaan istilah Bayangkara mengisyaratkan masih adanya jejak dualisme komando—sipil dan militer. Apabila Polri ingin sepenuhnya beridentitas sipil maka kultur hingga penamaan hari besar institusi perlu disesuaikan.
