bali.jpnn.com, MATARAM - Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kemenkum NTB Anna Ernita dan jajaran mengikuti Uji Publik Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Kementerian Hukum.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) secara daring pada Kamis (09/04).
Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, pelaku usaha, dan akademisi untuk memberikan masukan terhadap rancangan kebijakan.
Uji publik dilaksanakan selama tiga hari, 7–9 April, dengan partisipasi ratusan peserta baik secara langsung maupun daring.
Dalam pemaparannya, para narasumber menegaskan bahwa penyesuaian tarif PNBP tidak semata-mata untuk meningkatkan penerimaan negara, melainkan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik di bidang kekayaan intelektual.
Penetapan tarif juga mempertimbangkan kemampuan dan kemauan bayar masyarakat, sehingga tetap terjangkau dan berkeadilan.
Revisi ini diharapkan mampu mendukung penguatan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.
Mulai dari percepatan layanan merek, peningkatan kualitas paten, hingga penguatan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal.
