jpnn.com, JAKARTA - Memasuki satu tahun pemerintahan Kabinet Merah Putih, Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyampaikan catatan kritis terhadap arah kebijakan dan dinamika reformasi lembaga penegak hukum, khususnya Polri.
IMM menilai bahwa wacana reformasi Polri yang tengah ramai diperbincangkan justru banyak diselimuti oleh kepentingan politik, bukan semangat pembenahan institusional yang murni.
Ketua Umum DPP IMM Riyan Betra Delza menegaskan serangkaian komentar publik dari sejumlah politisi dan pengamat yang mendorong restrukturisasi Polri—bahkan sampai pada usulan menempatkannya di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Pertahanan—merupakan bentuk pelemahan terhadap independensi Polri.
“Kami melihat bahwa usulan-usulan seperti menempatkan Polri di bawah Kemendagri atau Menhan itu tidak solutif. Justru menghilangkan independensi Polri yang merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keamanan nasional,” ujar Riyan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta.
IMM menilai bahwa kritik dan desakan reformasi yang hanya diarahkan kepada Polri mengandung bias dan berpotensi menimbulkan distorsi publik. Padahal, kata Riyan, reformasi sejati harus menyentuh seluruh institusi negara—termasuk TNI, KPK, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya—bukan hanya Polri.
“Lebih baik satu tahun tanpa politisi ketimbang sehari tanpa polisi. Kami mendukung tegaknya independensi Polri dan reformasi kepolisian. Akan tetapi, agenda reformasi juga harus ditegakkan di instansi-instansi lainnya seperti TNI, KPK, Jaksa, dan lain sebagainya,” tegasnya.
Menurut DPP IMM, dalam satu tahun pertama Kabinet Merah Putih, terlihat adanya arus opini yang mencoba menggiring reformasi kelembagaan menjadi instrumen politik, bukan pembenahan sistemik.
Hal ini, kata Riyan, berbahaya karena akan menjauhkan publik dari semangat reformasi yang sesungguhnya, yaitu membangun sistem hukum dan penegakan keadilan yang profesional, transparan, dan bebas dari intervensi politik.
