jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut denda administratif kehutanan dan penyelamatan keuangan negara yang diserahkan dari Kejaksaan Agung sebesar Rp 6,62 triliun bisa membangun setidaknya 100 ribu hunian tetap untuk para pengungsi korban banjir di Aceh dan Sumatera.
Prabowo menilai denda administratif kehutanan yang berasal dari 20 perusahaan sawit itu masih contoh kecil dari kerugian negara yang sesungguhnya sangat besar.
"Sesungguhnya kalau dipelajari kerugian ini sangat-sangat besar. Ada yang bandel, menganggap sepele, ya kita sudah buktikan dan kita akan buktikan bahwa kita tidak main-main," kata Prabowo dikutip Jumat (26/12).
Prabowo mencontohkan uang negara yang dikembalikan sebesar Rp 6,62 triliun itu dapat dipergunakan untuk merenovasi sekitar 6.000 sekolah, hingga membangun hunian tetap para pengungsi.
Prabowo kemudian bertanya kepada para menteri Kabinet Merah Putih yang mendampinginya dalam acara tersebut, soal kebutuhan rumah untuk para pengungsi.
Kepala Negara pun mendapatkan laporan bahwa hunian tetap yang harus dibangun untuk para korban bencana banjir dan longsor hampir 200 ribu unit rumah.
"Dengan ini saja, 100.000 (rumah) sudah terbayar. Bayangkan berapa korporasi? 20 ini berapa? 20 perusahaan ini ya, ingkar tidak mau memenuhi kewajiban mereka yang bisa menyelamatkan hidupnya 100.000 saudara-saudara di Sumatra," kata Prabowo.
Adapun berdasarkan laporan Jaksa Agung ST Burhanuddin, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menguasai kembali kawasan hutan dengan total luasan mencapai 4.081.560,58 hektare.
