jpnn.com, JAKARTA - DPR bersama pemerintah membuat kesimpulan setelah pimpinan legislatif dan perwakilan eksekutif menggelar rapat konsultasi terkait isu jaminan sosial di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).
Diketahui, rapat konsultasi digelar setelah heboh penonaktifan peserta BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjadi sosok yang memimpin rapat dengan didampingi dua legislator, Saan Mustopa dan Sari Yuliati.
Sementara itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Mensos Syaifullah Yusuf, hingga Menkes Budi Gunadi Sadikin menjadi perwakilan pemerintah yang hadir rapat konsultasi.
Adapun, lima poin disepakati dalam rapat konsultasi tersebut. Satu di antaranya, pemerintah membayarkan klaim PBI.
"DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah," kata Dasco selaku pemimpin rapat, Senin (9/2).
Selain itu, rapat konsultasi memuepqkati bahwa Kemensos dan pemerintah daerah bisa melaksanakan pemutakhiran data penerima manfaat.
"DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan kemensos, pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru," ujar Dasco membacakan kesimpulan rapat.
