kaltim.jpnn.com, JAKARTA - Tokoh kelahiran Balikpapan, Adies Kadir telah disetujui sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dari unsur DPR.
Persetujuan DPR itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026.
Menanggapi keputusan tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan hingga saat ini pihak Istana belum menerima surat resmi dari DPR terkait pengajuan calon hakim MK pengganti Arief Hidayat.
“Kami belum menerima surat dari DPR. Nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Secara administratif kami belum menerima suratnya,” kata Prasetyo kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/1).
Terkait adanya penolakan dari sejumlah kalangan masyarakat terhadap sosok Adies Kadir karena rekam jejak dan pernyataan yang sempat menuai polemik, Prasetyo mengatakan proses penunjukan hakim MK dari unsur DPR sepenuhnya merupakan kewenangan lembaga legislatif.
“Ya bagaimanapun kan secara prosedur itu menjadi kewenangan dari DPR ya. Karena beliau kan ditunjuk untuk mewakili DPR menjadi Hakim MK,” ujar Prasetyo.
Prasetyo menambahkan pihak Istana akan menunggu proses administratif dan keputusan resmi dari DPR sebelum melangkah ke tahapan selanjutnya, termasuk penyampaian kepada Presiden untuk pelantikan.
Di lokasi yang sama, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri dari seluruh kepengurusan dan keanggotaan Partai Golkar.
