DPR Soroti soal Kebijakan Sekolah Daring, Minta Penerapan Lebih Selektif

6 hours ago 14

DPR Soroti soal Kebijakan Sekolah Daring, Minta Penerapan Lebih Selektif

Facebook JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengomentari soal wacana pemerintah yang akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring. Ilustrasi. Ridwan Sangaji/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengomentari soal wacana pemerintah yang akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring anak sekolah untuk menghemat energi.

Dia menilai penerapan PJJ itu perlu dilakukan secara selektif guna menjaga kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurut Lalu, saat ini masih terdapat ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar dia di Jakarta, Rabu (25/3).

Meskipun begitu, Lalu mengapresiasi langkah pemerintah yang berupaya melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan PJJ.

Dia mengingatkan kebijakan tersebut tidak boleh mengorbankan mutu pembelajaran peserta didik.

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," kata dia.

Dia menyoroti pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar pembelajaran tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengomentari soal wacana pemerintah yang akan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Read Entire Article
| | | |