jpnn.com, JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) memperkuat proses validasi dan quality control pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID).
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyampaikan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan hasil pengukuran inovasi daerah lebih akurat, kredibel, dan sesuai dengan standar akademik.
Hal itu disampaikan Yusharto dalam sambutannya pada Rapat Monitoring Proses Progress Validasi Inovasi Pemerintahan Dalam Negeri di Gedung Geografi Fakultas MIPA UI Depok pada Senin, 22 September 2025.
“Kami mengapresiasi kontribusi UI dan Unhas yang telah menjadi mitra strategis BSKDN selama empat tahun berturut-turut dalam pelaksanaan validasi dan pengendalian mutu terhadap inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah,” ujar Yusharto.
Dia mengatakan, kerja sama dengan UI dan Unhas sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengukuran Indeks Inovasi Daerah.
Menurut Yusharto, dengan sinergisitas tersebut, hasil pengukuran IID dapat dipercaya oleh pemerintah daerah sekaligus memberi nilai yang lebih ilmiah.
"Dalam pelaksanaannya (proses validasi dan quality control) kami berusaha tetap konsisten dan menjaga agar akuntabilitas berikut transparansi dari proses ini kita jamin dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan yang ditetapkan dalam pengukuran indeks inovasi daerah," ungkap Yusharto.
BSKDN menegaskan keberlanjutan kolaborasi dengan perguruan tinggi tidak hanya memberikan penguatan metodologi, tetapi juga memperkaya perspektif dalam mengukur inovasi yang berkembang di 32 urusan pemerintahan.
.jpeg)
