jpnn.com, SORONG - Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam Fary Francis, menyerukan pentingnya pembentukan area perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) di wilayah Papua. Mengambil pelajaran dari keberhasilan Batam, langkah ini terbukti menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Indonesia yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (16/1).
Seminar yang bertema “Transformasi Investasi untuk Pembangunan Papua yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh para pemimpin nasional dan lokal termasuk Utusan Khusus Presiden RI Hashim Djojohadikusumo, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, serta perwakilan dari instansi pusat dan pemerintah daerah.
Dalam paparannya, Fary Francis menyoroti fakta bahwa tanpa keberadaan area perdagangan bebas, realisasi investasi di Provinsi Papua Barat Daya masih relatif rendah.
Berdasarkan data terbaru BPS, jumlah penduduk Papua Barat Daya mencapai sekitar 636.434 jiwa per 2025, dengan total wilayah ±39.122,95 km², membuatnya menjadi salah satu provinsi dengan penduduk paling sedikit di Indonesia tetapi memiliki tantangan besar dalam menarik investor.
Sementara itu, Batam, sebuah kota kecil di Kepulauan Riau yang dikenal sebagai Kawasan Perdagangan Bebas mencatat realisasi investasi hingga lebih dari Rp 60 triliun pada akhir Desember 2025, jauh mengungguli Papua Barat Daya yang mencatat Rp 2,4 triliun tanpa dukungan kebijakan FTZ yang komprehensif.
Hal ini menjadi bukti bahwa kebijakan perdagangan bebas dapat menjadi katalis kuat untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Fary Francis, ada lima langkah strategis yang harus segera dijalankan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Papua, yakni:
