jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi masyarakat dari Desa Sihaporas, Kabupaten Simalungun, dan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.
Pertemuan di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, itu membahas konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti. Audiensi dihadiri Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon, Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu, dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari.
Bane Raja Manalu menegaskan persoalan yang disampaikan warga harus menjadi perhatian serius. "Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun," ujar Bane, Senin (29/9).
Ia juga menyoroti pengamanan perusahaan. "Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda," katanya.
Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti. "Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar," jelasnya. Perwakilan masyarakat Sihaporas, Mangitua Ambarita, mengaku warga telah berhadapan dengan aparat dan perusahaan sejak 2003.
"Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami," tegasnya.
Pangihutan Sijabat dari Dairi menyampaikan keluhan serupa. Warga kehilangan sumber air minum karena PT Gruti merusak hutan. "Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba," ujarnya.
Fraksi PDIP DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi melalui komisi dan kementerian terkait. "Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan," kata Donny.
