jpnn.com - BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyarankan supaya program Makan Bergizi Gratis di Jabar dihentikan untuk sementara. Hal tersebut menyusul banyaknya kasus keracunan massal yang dialami para penerima, mulai dari murid dan ibu menyusui di kabupaten/kota Jabar.
“Evaluasinya, satu dihentikan (sementara), yang kedua ada langkah-langkah teknik dan administratif yang segera ditempuh,” kata Dedi seusai melaksanakan evaluasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Bale Pakuan Pajajaran, Kota Bogor, Senin (29/9).
Meski demikian, Dedi mengatakan bahwa saran ini juga masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat yang dikabarkan akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres). Pemerintah Provinsi Jawa Barat nantinya akan membentuk tim khusus untuk mengevaluasi program ini.
“Sambil menunggu perpres, Pemprov Jabar akan membentuk tim evaluasi, monitoring dan sebagai satgasnya MBG Provinsi Jawa Barat sebelum satgas yang dibentuk oleh pemerintah pusat nanti diterbitkan,” ungkap Dedi.
Adapun tugas dari tim ini, yaitu melakukan evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan dari penyiapan bahan baku, proses masak memasaknya, waktu masak, pengiriman bahan, sampai mencicipi. "Nanti yang mencicipi enggak boleh guru. Yang mencicipi adalah tim yang melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan bahan pangan yang disiapkan," katanya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus untuk membuat aduan di kabupaten dan kota. Langkah tersebut dilakukan bersama dengan bupati juga wali kota yang ada di Jabar. Hal ini dilakukan agar mempermudah aduan dari penerima MBG.
"Nanti tiap kabupaten itu ada lembaga aduan. Jadi, nanti jadi ada tim yang dibentuk oleh bupatinya untuk menerima aduan makanan yang disiapkan di sekolah. Nanti guru atau siswa boleh mengadukan tentang satu kualitas makanan, dua kuantitas makanan atau porsinya," ucapnya,
Lebih lanjut, Dedi menilai harga satu paket MBG yang sudah ditentukan oleh BGN seharusnya tidak boleh dikurangi oleh para pemilik dapur SPPG. Jika nantinya terbukti ada pemilik dapur yang mencoba mengurangi harga tersebut, pihaknya akan menindak secara tegas.
