jpnn.com, SURAKARTA - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu melibatkan pemerintah daerah.
Dia beralasan pemerintah daerah yang lebih paham kondisi riil di lapangan.
"Meskipun Makan Bergizi Gratis merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” kata Luthfi dalam Rapat Koordinasi Regional Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden Batch II Provinsi Jawa Tengah 2026 di Lorin Hotel Surakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurutnya, evaluasi MBG tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Dia berharap baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di wilayahnya memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap pelaksanaan MBG. Karenanya, Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk di kabupaten/kota harus benar-banar mampu mengawal program tersebut di daerahnya masing-masing.
Luthfi menilai menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya. Setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan, kebiasaan konsumsi, dan karakteristik anak yang berbeda.
Oleh karena itu, dia juga mendorong pelibatan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam pendampingan MBG. PKK dinilai dapat membantu melihat kesesuaian menu, kebiasaan makan anak, hingga penerimaan makanan oleh peserta didik.
Dia mencontohkan, pelibatan PKK dalam pendampingan MBG di Solo dapat menjadi pola yang direplikasi daerah lain. Pendekatan ibu-ibu dinilai lebih dekat dengan kebutuhan anak.
