jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - PDI Perjuangan menunjukkan komitmennya menjaga kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, yang sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini mengemuka dalam dialog dengan kelompok tani di Desa Kedungwaringin, Kabupaten Bekasi, Selasa (24/9), dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan pangan adalah soal hidup-mati bangsa.
"Salam dari Ibu Megawati Soekarnoputri untuk keluarga besar petani. Bung Karno dulu mengingatkan, pangan ini mati hidupnya negeri. Kalau petani tak sejahtera, bangsa bisa gagal," kata Rokhmin Dahuri, anggota Komisi IV DPR RI dari PDIP, yang hadir dalam kesempatan tersebut.
Hasto menekankan pentingnya kepemilikan lahan bagi petani. "Kalau tanahnya tidak cukup, pemerintah pusat, daerah, dan DPR harus hadir. Redistribusi lahan negara harus dilakukan agar petani penggarap punya tanah sendiri, bukan sekadar buruh tani," ujarnya.
Para petani menyampaikan sejumlah persoalan langsung. Seorang petani, Ibu Ani, meminta harga beras dijaga minimal Rp12 ribu per liter. Kelompok Tani Kramat Kaya II menyoroti kerusakan pintu air. Sementara itu, Pak Asep dari Desa Sukawerta dan Pak Yanto dari Kelompok Tani Kedugede II mengeluhkan saluran air yang tidak dinormalisasi sehingga kerap menyebabkan gagal panen.
Pak Yanto menambahkan, "Selain normalisasi saluran air dari hulu, kami juga kesulitan mendapatkan solar untuk traktor karena minimnya SPBU di Bekasi. Kami juga berharap dukungan untuk program benih IR64 dari Pemprov Jabar."
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Bekasi Ade Kuswara yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi, berjanji menjadikan Bekasi sebagai lumbung pangan berkelanjutan. "Kami akan menertibkan bangunan liar untuk normalisasi sungai. Dalam RPJMD, pertanian menjadi prioritas, termasuk alokasi jaminan sosial untuk keluarga petani," katanya.
Rokhmin Dahuri menyampaikan bahwa revisi UU Pangan sedang dilakukan untuk memastikan kesejahteraan petani dan nelayan. Menjawab keluhan teknis, ia menegaskan, "Normalisasi saluran air harus segera ditangani. Kalau APBD tak mampu, kami akan perjuangkan dukungan dari pusat."
