jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Komisi VII, Kaisar Abu Hanifah, menyoroti serius krisis bahan baku plastik yang menekan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Lonjakan harga plastik yang mencapai 30 hingga 100 persen dalam beberapa pekan terakhir dinilai telah membawa UMKM ke dalam kondisi survival mode.
Kaisar menjelaskan, krisis ini dipicu oleh konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran sejak akhir Februari 2026, yang berdampak pada terganggunya distribusi bahan baku utama plastik melalui Selat Hormuz. Padahal, Indonesia masih sangat bergantung pada impor bahan baku plastik dari kawasan Timur Tengah.
"Ketika jalur distribusi global terganggu, UMKM kita langsung terpukul. Kenaikan harga plastik hingga dua kali lipat bukan sekadar angka, tetapi ancaman nyata bagi keberlangsungan usaha kecil di sektor makanan, minuman, dan kemasan," ujar Kaisar di Jakarta, Rabu (8/4).
Berdasarkan data yang dihimpun, harga plastik mengalami kenaikan rata-rata hingga 50 persen, bahkan pada beberapa jenis mencapai 100 persen. Kenaikan ini turut dipicu oleh lonjakan harga nafta—bahan baku utama plastik—yang naik dari sekitar 630 dolar AS per ton menjadi 917 dolar AS per ton hanya dalam waktu kurang dari dua bulan.
Dampaknya sudah dirasakan langsung oleh pelaku UMKM di daerah. Omzet usaha minuman di Salatiga dilaporkan turun hingga 40 persen, sementara pelaku UMKM keripik harus menanggung kenaikan biaya kemasan dari Rp34.000 menjadi Rp50.000 per unit, yang menggerus margin keuntungan hingga 20 persen.
Politisi PKB ini menilai kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Ia memperingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang cepat dan tepat, krisis ini berpotensi meluas dan memperlemah daya tahan sektor UMKM nasional dalam beberapa bulan ke depan.
"Ini bukan hanya soal harga bahan baku, tetapi soal keberlangsungan jutaan pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan sekadar menunggu pasar pulih," tegas Kaisar.
Ia juga mendesak Kementerian UMKM untuk segera mengambil langkah mitigasi, termasuk memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan. (tan/jpnn)
