jatim.jpnn.com, SURABAYA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jawa Timur menyatakan komitmennya menjaga stabilitas dan kondusifitas iklim usaha di Jawa Timur.
Hal ini merespons isu rencana aksi demonstrasi besar di Surabaya yang dinilai bisa mengganggu dunia usaha dan perdagangan.
Ketua Umum BPD HIPMI Jatim Ahmad Salim Assegaf menekankan kritik dan kebebasan berpendapat adalah bagian dari demokrasi. Namun, dia mengingatkan agar praktik demokrasi tidak merugikan kepentingan publik, khususnya keberlangsungan usaha.
“HIPMI Jatim merasa berkepentingan merespons isu terkini demi menjaga iklim investasi. Kebebasan berpendapat tetap harus berjalan, tetapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat luas, terutama dunia usaha,” ujar Salim, Senin (25/8).
HIPMI Jatim menilai Pemprov Jatim di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak telah serius mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Program Prokesra Bank UMKM Jatim menjadi salah satu bukti nyata. Hingga Maret 2025, tercatat 1.989 pelaku usaha mikro telah menerima akses pembiayaan dengan syarat mudah.
Selain itu, inisiatif Rumah Kurasi dan Communal Branding bersama BI, Kadin, dan HIPMI juga dinilai berhasil mendorong UMKM lokal meningkatkan kualitas produk hingga tembus pasar ekspor.
Pemerintah Jatim juga mencatat capaian besar dalam perizinan usaha. Sepanjang 2024–2025, sebanyak 98,52 persen sertifikasi halal dari BPJPH diberikan kepada sektor IKM di Jawa Timur.
