jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) telah mengajukan usulan soal nasib PPPK, PPPK paruh waktu (P3K PW), dan PPPK downgrade kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ada sinyalemen positif dari DPD RI.
Sekretaris Jenderal DPP FHNK2I Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto mengungkapkan, saat bertemu Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi ada lima usulan yang disampaikan.
Kesemuanya merupakan aspirasi dari ASN PPPK baik penuh waktu, downgrade, maupun PPPK paruh waktu.
Adapun materi usulan yang disampaikan sebagai berikut:
1. Terkait dengan kemampuan anggaran daerah, memohon agar supaya sumber gaji PPPK di daerah bisa dialihkan ke APBN, sehingga daerah pun tidak menjadi terbebani.
2 Rekrutmen 2026, 2027, dan seterusnya, berfokus pada penuntasan terhadap keberadaan PPPK Paruh Waktu untuk menjadi Penuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Downgrade untuk disesuaikan dengan ijazahnya.
3. Peralihan sumber gaji bagi PPPK dari APBD ke APBN bisa dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi anggaran yang ada dan dapat dilakukan secara bertahap.
4. Bersamaan dengan peralihan sumber gaji ke APBN, kementerian terkait juga perlu membuat edaran ke daerah, yaitu dengan memberikan jaminan kepada PPPK maupun paruh waktu terkait keberlanjutan masa kontraknya.
