jabar.jpnn.com, BANDUNG - Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat menegaskan penguatan pengawasan tata kelola keuangan daerah menjadi fokus utama dalam menghadapi berbagai program strategis nasional dan daerah pada 2026.
Hal tersebut, disampaikan Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat, Eman Sulaiman usai membuka pelaksanaan dua agenda penting, yakni peringatan Hari Antikorupsi (Harkodia) 2025 dan kegiatan RekorWasda.
“Hari ini kami melaksanakan dua kegiatan. Pertama, peringatan Hari Antikorupsi yang jatuh pada 9 Desember, dengan puncak peringatan nasional di Yogyakarta,” ucapnya.
“Kedua, RekorWasda dengan menghadirkan narasumber kompeten serta dihadiri para inspektur kabupaten dan kota se-Jawa Barat,” sambungnya.
Menurutnya, RekorWasda menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi terkait tata kelola keuangan pemerintahan di daerah.
Terlebih, pada 2026 mendatang terdapat banyak program prioritas seperti MBG, sekolah rakyat, dan program lain yang anggarannya telah dikucurkan oleh pemerintah pusat.
“Walaupun Inspektorat tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, tanggung jawab pengawasan tetap melekat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” tuturnya.
Terkait evaluasi pengawasan tahun 2025, Eman menyebut Inspektorat Jabar telah melakukan pengawasan rutin melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta pengawasan dengan tujuan tertentu, termasuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
