jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat aspek mutu dan keamanan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui percepatan sertifikasi dan pengawasan dapur layanan gizi di seluruh daerah.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Pangan di Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (19/2), yang membahas implementasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan hingga 2026 program MBG telah menjangkau 8,4 juta penerima manfaat di Jawa Timur.
Untuk mendukung pendistribusian MBG, sebanyak 3.339 SPPG telah disiapkan. Dari jumlah tersebut, 3.125 unit sudah beroperasi dan 214 lainnya dalam tahap persiapan.
“Total penerima manfaat 8,4 juta jiwa. Ini ikhtiar besar yang harus kami jaga bersama. Terutama untuk daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas,” kata Khofifah.
Dia menegaskan pelaksanaan program MBG tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas, tetapi juga kualitas layanan dan standar keamanan pangan.
Hingga kini, sebanyak 1.094 SPPG di Jatim telah mengantongi sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS), 795 SPPG bersertifikat chef, dan 137 unit telah bersertifikat halal.
Khofifah menargetkan seluruh unit SPPG memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari kesehatan hingga pendidikan, guna memastikan kualitas gizi dan pengawasan mutu.
