jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR Johan Rosihan melontarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak mengelola sektor pangan dengan pendekatan biasa di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, khususnya eskalasi konflik Iran Vs srael–AS yang berdampak pada energi, pupuk, dan rantai pasok pangan.
Pernyataan itu disampaikan Johan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta BUMN pangan di Jakarta, Selasa (7/4).
“Dunia sedang tidak normal, tapi cara kita mengelola pangan masih terasa normal. Ini berbahaya,” tegas Johan.
Dia mengingatkan ketahanan pangan tidak cukup diukur dari kondisi stok saat ini, meskipun pemerintah menyampaikan adanya surplus dan ketersediaan beras yang relatif aman.
Menurutnya, ancaman utama justru berada pada kemampuan sistem pangan nasional dalam menghadapi guncangan global yang bisa terjadi dalam waktu cepat.
“Masalah kita bukan sekadar stok hari ini, tapi ketahanan sistem ke depan. Kalau terjadi gangguan global pada energi, pupuk, dan logistik, dampaknya akan langsung terasa pada harga pangan di dalam negeri,” ujarnya.
Johan menilai Indonesia saat ini berisiko menghadapi skenario krisis yang lebih kompleks, yaitu tekanan simultan dari konflik global, kenaikan biaya energi dan pupuk, serta potensi gangguan produksi akibat faktor iklim seperti El Nino.
“Kalau tiga tekanan ini terjadi bersamaan, maka dalam beberapa bulan ke depan kita berpotensi menghadapi kenaikan harga pangan yang signifikan. Negara harus bergerak lebih cepat sebelum itu terjadi,” katanya.
.jpeg)
