jpnn.com, JAKARTA - Bank Dunia menilai ketahanan fiskal Indonesia tetap terjaga meskipun pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.
Meski harga minyak dunia dibayangi eskalasi konflik AS-Israel dan Iran, disiplin anggaran Indonesia dinilai memberikan ruang gerak yang cukup untuk meredam dampak kenaikan harga energi.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan bahwa defisit fiskal Indonesia pada 2025 tercatat kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara utang bruto pemerintah hanya sekitar 40 persen dari PDB.
“Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya dalam wawancara daring dengan ANTARA dari Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Mattoo menekankan, pentingnya agar subsidi diarahkan lebih tepat sasaran, menjangkau kelompok miskin sekaligus kelas menengah yang rentan.
Dukungan juga, menurutnya, perlu diberikan kepada usaha kecil, bahkan sebagian usaha menengah, agar tekanan ekonomi tidak semakin berat.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme penyaluran subsidi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan, tanpa menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa depan.
Menurut dia, desain subsidi yang lebih terarah akan mengurangi risiko tekanan fiskal sekaligus mencegah beban jangka panjang yang dapat menghambat pemulihan ekonomi.
