jpnn.com - Dalam beberapa dekade terakhir, kita percaya musuh terbesar demokrasi adalah sepatu laras panjang atau penguasa yang memusatkan kekuatan politik di tangan satu lembaga.
Namun, hari ini, ancaman terhadap kedaulatan rakyat tidak lagi datang dalam bentuk yang kasar dan kasatmata.
Ia datang melalui barisan kode yang senyap, bekerja di balik layar gawai, dan merayap masuk ke dalam ruang kesadaran. Inilah yang oleh banyak pemikir disebut sebagai otoritarianisme berbasis algoritma.
Sejarah politik mencatat bahwa kekuasaan absolut selalu membutuhkan kontrol atas informasi. Jika dahulu otoritarianisme bekerja melalui sensor dan pembredelan, kini ia bekerja melalui kurasi dan manipulasi data.
Di era dataisme ini, pemilih tidak lagi dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki kehendak bebas (free will), melainkan sekadar kumpulan titik data (data points) yang dapat diprediksi, dipetakan, dan pada akhirnya dikendalikan.
Bahaya terbesar dari otoritarianisme algoritma adalah kemampuannya untuk melakukan delegitimasi terhadap nalar sehat manusia.
Yuval Noah Harari dalam Homo Deus memberikan peringatan keras bahwa ketika algoritma mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri sendiri, maka kedaulatan individu berada di ujung tanduk.
Dalam konteks elektoral, kita melihat bagaimana rezim data ini bekerja. Pemilih tidak lagi disuguhi debat ide gagasan yang jernih di ruang publik.
