jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA - Sejumlah ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) merumuskan "Tujuh Desakan Darurat Ekonomi" sebagai langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah untuk menjawab tantangan perekonomian nasional yang semakin kompleks.
Desakan ini merupakan seruan bersama agar penyelenggara negara menindaklanjuti secara serius persoalan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat.
Tujuh desakan tersebut dipaparkan dalam diskusi publik di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM pada Jumat (19/9) lalu.
Dosen FEB UGM Sekar Utami Setiastuti memperinci ketujuh poin tersebut sebagai berikut:
1. Perbaiki Misalokasi Anggaran: Mendesak pemerintah untuk memperbaiki secara menyeluruh misalokasi anggaran dan menempatkannya pada program yang proporsional dan pro-rakyat
2. Kembalikan Independensi Institusi: Menekankan pentingnya mengembalikan independensi dan transparansi institusi penyelenggara negara agar bebas dari intervensi pihak tertentu
3. Hentikan Dominasi Negara: Menghentikan dominasi negara yang berisiko melemahkan perekonomian lokal, termasuk keterlibatan BUMN, TNI, dan Polri yang bisa menyingkirkan peran UMKM dan swasta
4. Dorong Deregulasi: Mendorong deregulasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, serta pemangkasan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi
