jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong evaluasi atas kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Pascaberkonsultasi, kami juga sudah memohon arahan agar bisa mendorong evaluasi PBB,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/8).
Menurut Emil, setelah komunikasi dilakukan, ia mendapat jawaban dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Dirjen Keuangan Daerah. Keduanya memastikan bahwa langkah yang ditempuh Pemprov Jatim sudah sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Alhamdulillah, kami telah mendapatkan link pernyataan Mendagri melalui Wamendagri dan Dirjen Keuda. Intinya, langkah yang kami ambil sudah sesuai dengan arahan Mendagri,” katanya.
Emil mengatakan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa telah menugaskannya untuk mencermati situasi kenaikan PBB agar tidak menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.
“Ibu Gubernur menekankan agar kenaikan PBB jangan sampai terlalu membebani warga,” tutur mantan Bupati Trenggalek itu.
Meski mekanisme banding tersedia, Emil meminta pemerintah kabupaten/kota lebih proaktif melakukan penyisiran atas objek pajak yang mengalami kenaikan signifikan.
“Kami meminta pemkab dan pemkot tidak hanya menunggu mekanisme banding, melainkan segera menyisir objek pajak yang naik signifikan untuk bisa dievaluasi,” ujarnya.
.jpeg)
