jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam bersuara keras dengan meminta penyetopan rencana pengadaan 105 ribu pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih.
"Saya tidak hanya meminta ditunda, tetapi dibatalkan," kata Anam kepada awak media, Jumat (27/2).
Sebab, kata legislator PDI Perjuangan itu, proses impor 105 ribu pikap tidak transparan tanpa dibahas di parlemen.
"Sudah sangat jelas prosesnya tidak transparan dan tidak melalui perencanaan matang, maka lebih baik dibatalkan daripada menjadi beban jangka panjang," ujar Anam.
Legislator Dapil II Jawa Timur (Jatim) itu menyebut Kopdes Marah Putih yang seharusnya menjadi alat kedaulatan ekonomi rakyat menjadi pintu masuk impor barang asing.
"Jangan sampai atas nama membangun desa, kita justru mematikan industri dalam negeri dan memperlemah daya saing sendiri," lanjut Anam.
Dia mengatakan langkah membangun desa dan menguatkan industri nasional harus dibuktikan secara nyata di lapangan.
"Jangan ngomong bela produk nasional, tetapi praktiknya justru impor besar-besaran," ujar dia.
