jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, menilai wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD tidak masuk akal. Ia menyoroti alasan penghematan biaya dan politik uang yang dinilainya hanya di permukaan.
"Alasan utama yang disampaikan ke publik oleh para pengusung ini kan soal biaya pilkada dan praktek politik uang di masyarakat. Menurut saya alasan-alasan itu menunjukkan kurangnya kemauan berpikir dan ketidakmampuan melakukan self critic," kata Deddy Sitorus, Rabu (31/12).
Deddy menawarkan solusi lain jika biaya menjadi masalah, seperti menggabungkan pilkada dengan pemilu lainnya.
"Prinsipnya, pilkada ditumpangkan dengan pemilu lainnya," ungkapnya.
Menurut politikus PDIP itu, sumber biaya tinggi justru bermula dari partai politik, termasuk kebiasaan mahar politik dan kegagalan kaderisasi. Ia menegaskan pilkada langsung adalah amanat reformasi yang telah melahirkan banyak pemimpin berkualitas.
"Harus diingat bahwa pemilihan langsung itu adalah buah dari reformasi. Dan praktek pemilihan kepala daerah secara langsung itu banyak sekali menghasilkan pemimpin-pemimpin di tingkat nasional dengan berbagai inovasi dan inisiatif yang hebat. Apakah semua itu mau diabaikan dengan pemilihan kepala daerah yang disetir oleh para oligarki yang memegang kekuasaan hari-hari ini?" tegas Deddy.
Ia meyakini usulan pilkada tidak langsung akan ditolak rakyat, mirip dengan penolakan massif terhadap revisi UU Pilkada sebelumnya. "Saya yakin bahwa gagasan ini akan ditolak oleh rakyat Indonesia," pungkasnya. (tan/jpnn)
