jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Founder Lembaga Studi Visi Nusantara (LS Vinus) yang juga Pengamat politik, Yusfitriadi turut berkomentar terkait akar masalah kericuhan yang terjadi akibat krisis legitimasi kepercayaan publik.
Dirinya menuturkan, ada dua hal yang menjadi akar permasalahan yang menimbulkan kericuhan.
Pertama, terkait kebijakan, baik pro rakyat yang tidak dijalankan, ataupun kebijakan DPR Undang-undang perampasan aset yang hingga saat ini tak respons, serta UU TNI Polri yang diam-diam disahkan.
“Ketika main-main ke Singapura, Cina, Australia jangan berpikir tidak terpantau. Kalian itu dipantau, masa wakil rakyat seperti ini,” ucapnya, Rabu (3/9).
“Efisiensi tetapi jalan-jalan, efisiensi tetapi struktur dan orang-orang kementrian ditambah, maka publik kecewa," sambungnya.
Selain itu, menurutnya jika saat akan ada yang bersuara, justru kerap dibungkam.
"Mau bersuara dibungkam, yang korupsi besar tetapi hukuman ringan. Ketika amarah dipendam masyarakat, maka ini bakal meledak seperti kemarin," tuturnya.
Kemudian, ada beberapa wakil rakyat yang dinilainya selalu menyepelekan publik, terlebih empat orang dewan yang saat ini sedang menjadi sorotan.
