jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Irak untuk Indonesia, Ammar Hameed Saadallah Al-Khalidy. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di kawasan Menteng, Jakarta, pada Senin (27/4).
Dalam diskusi tersebut, kedua pihak membahas situasi terkini di Timur Tengah serta upaya mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Irak.
Megawati didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, Rokhmin Dahuri, serta politisi PDIP M. Guntur Romli. Mengawali pembicaraan, Al-Khalidy mengenang kunjungan bersejarah Presiden Soekarno ke Baghdad, Irak, pada tahun 1961 yang disambut hangat oleh Perdana Menteri Irak saat itu, Mayor Jenderal Abdel Karim Qassim. Kami masih menyimpan film dokumenter kunjungan bersejarah tersebut, kata Al-Khalidy.
Hubungan diplomatik Indonesia dan Irak resmi dimulai pada 1950. Irak termasuk negara yang cepat mengakui kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 1947. Kantor KBRI Baghdad kemudian dibuka pada 27 Maret 1950 untuk memperkuat kerja sama bilateral. Al-Khalidy juga menyoroti sikap tegas Megawati saat masih menjabat sebagai presiden. Hubungan Indonesia dan Irak sudah masuk tahun ke-76, kami terus berharap tetap kuat dan hangat. "Kami juga tahu sikap Ibu Megawati saat menjadi presiden yang menolak serangan terhadap Irak pada 2003," ujar Al-Khalidy.
Terkait eskalasi konflik di Timur Tengah, Al-Khalidy menyampaikan sikap resmi pemerintah Irak yang mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Pemerintah kami secara resmi mengutuk serangan AS dan Israel ke Iran, namun juga mengutuk serangan balasan Iran terhadap negara-negara tetangganya. "Kami menolak perang ini, kami menjunjung tinggi mekanisme dialog, negosiasi, dan perdamaian," tegas Al-Khalidy.
Megawati Soekarnoputri menilai serangan AS dan Israel terhadap Iran sebagai pelanggaran kedaulatan negara merdeka yang tidak hanya bertentangan dengan Piagam PBB dan hukum internasional, tetapi juga dengan Dasa Sila Bandung. Dalam kesempatan itu, Megawati kembali menceritakan sikap politiknya saat menjabat presiden. Saya ini berteman dengan George W Bush, Presiden AS saat itu, tapi sikap politik kami berbeda. "Saya menolak serangan AS terhadap Irak pada 2003 saat saya masih Presiden Indonesia," kata Megawati.
Megawati juga mengenang saat dirinya menjadi presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September 2001. Ia bertemu Presiden Bush untuk menyampaikan simpati dan mengutuk terorisme, namun sekaligus menolak pengaitan terorisme dengan ajaran Islam. "Saya presiden pertama yang datang ke AS setelah peristiwa 11 September bertemu Presiden Bush menyampaikan simpati saya dan mengutuk terorisme, tapi saya juga menyampaikan penolakan saya mengaitkan terorisme dengan ajaran Islam," tegas Megawati.
Megawati menjelaskan bahwa ilmu geopolitiknya diperoleh dari Bung Karno. Ia mencontohkan Konferensi Asia-Afrika di Bandung yang melahirkan Dasa Sila Bandung sebagai cikal bakal Gerakan Non Blok, serta pidato Bung Karno berjudul To Build the World Anew di Sidang PBB yang mempromosikan Pancasila, antiimperialisme, antikolonialisme, dan reformasi PBB. Menanggapi hal itu, Al-Khalidy mengungkapkan bahwa ia pernah mempelajari hasil Konferensi Asia-Afrika saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Baghdad.
.jpeg)
