jpnn.com, JAKARTA - Isu penunjukan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di awal 2026 ini memicu perdebatan.
Hal tersebut mengundang kekhawatiran publik, mengingat Wamenkeu memiliki latar belakang politik, yakni kader Partai Gerindra.
Namun, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa meyakini independensi Bank Sentral akan tetap terjaga, meski ada figur berlatar belakang politik yang masuk ke dalamnya.
Menurut Purbaya, mekanisme pengambilan keputusan di Dewan Gubernur BI bersifat kolektif dan tidak bergantung pada satu orang saja.
Purbaya menekankan keberadaan satu orang tidak serta-merta dapat mengubah arah kebijakan institusi yang memiliki tujuh anggota dewan gubernur tersebut.
"Satu bisa mengendalikan tujuh enggak? Enggak bisa kan seandainya Gerindra pun. Itu kan pasti akan debat, akan diskusi dan kalau kepepet voting," ujar Purbaya di kawasan Djuanda, Jakarta Pusat, Selasa (20/1).
Purbaya menjelaskan proses pengambilan keputusan di lembaga keuangan strategis biasanya mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
Hal ini diyakini akan tetap menjadi budaya kerja di Bank Indonesia, sehingga intervensi sepihak akan sulit terjadi.
