jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan bahwa dirinya tidak mengetahui perkara yang melatarbelakangi penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di kementeriannya.
Dia bahkan menyatakan sumpah untuk menegaskan ketidaktahuannya terkait kasus tersebut dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, yang mengonfirmasi apakah dirinya sudah berdiskusi secara internal dengan menteri sebelumnya terkait penggeledahan yang disebut-sebut berkaitan dengan perkara APBN 2023 dan 2024.
"Enggak, enggak ada (diskusi dengan menteri sebelumnya). Emang ini (perkara penggeledahan soal APBN) 2023-2024? Saya enggak tahu malahan. Enggak, benar-benar enggak tahu, sumpah demi Allah, saya enggak tahu," katanya.
Menurut Dody, tidak perlu dilakukan diskusi internal karena perkara tersebut sudah berada di ranah penegak hukum sehingga kementeriannya tidak lagi memiliki kewenangan untuk mencampuri proses penyelidikan yang berlangsung.
"Saya pikir enggak perlu diskusi loh, ngapain diskusi lagi kan? Soalnya barang ini sudah nyeebrang ke tempat lain gitu, jadi, bukan ranahnya kami," ujar Dody.
Ia juga menegaskan langkah aktif dari instansinya dikhawatirkan dapat dianggap sebagai obstruction of justice (menghalangi proses hukum) sehingga memilih menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum agar proses berjalan transparan dan akuntabel.
"Kalau nanti saya apa? Melakukan suatu pergerakan nanti dikira ini, obstruction of justice. Tapi, sudahlah, kan semuanya sudah kejadian," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Dody mengatakan ruangan kerjanya hingga ruang kerja Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjadi bagian dari penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
