jpnn.com, JAKARTA - Langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang mendorong penerapan restitusi secara maksimal bagi anak-anak korban eksploitasi seksual dalam kasus di Cibitung, Bekasi dan Lokasari, Jakarta Barat menuai apresiasi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina menilai upaya itu merupakan bagian penting dari pemenuhan hak korban sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku dengan menyita harta.
Di siai lain, Selly mengingatkan pemulihan terhadap anak korban tidak boleh berhenti pada pemberian ganti rugi materiil.
Negara memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar, yaitu memastikan setiap anak memperoleh rehabilitasi psikologis, pemulihan sosial, keberlanjutan pendidikan.
“Pendampingan jangka panjang hingga mampu menjalani kehidupan secara normal," kata Selly, Senin (13/7).
Diketahui sepekan terakhir Polisi membongkar eksploitasi seksual anak di dua tempat terpisah, yaitu Cibitung Bekasi dan Lokasari Tamansari, Jakarta Barat. Dari tempat itu pekerja seks komersial (PSK) anak berhasil diselamatkan bersama dengan diamankannya sejumlah mucikari.
Melihat kondisi ini, Selly Gantina melihat jika eksploitasi seksual terhadap anak masih terjadi karena adanya celah dalam sistem perlindungan anak.
Lemahnya pengawasan terhadap lingkungan yang berisiko, rendahnya deteksi dini terhadap anak-anak rentan, serta belum optimalnya sinergi antarinstansi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi.
