jpnn.com, JAKARTA - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dan Reza Sudrajat (guru honorer Karawang dan anggota P2G) penggugat program MBG menyiapkan bukti-bukti serta saksi PPPK paruh waktu pada sidang kedua di Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang perdana sudah dilaksanakan pada 25 Februari 2026. Sidang kedua yang rencananya digelar 11 Maret 2026 akan dimanfaatkan para penggugat untuk membuktikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menggunakan dana pendidikan.
"Yang kami ujikan hanya Pasal 22 Ayat 3 UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026," kata Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim kepada JPNN, Jumat (27/2/2026).
Dia melanjutkan, P2G merasa para guru, tenaga kependidikan (tendik), dan dosen mengalami kerugian konstitusional dengan pengambilan anggaran MBG dari APBN sebagai mandatory spending, yang diperkuat dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025.
Satriwan mengungkapkan, dari Rp 769 triliun anggaran pendidikan di APBN 2026, jatah Badan Gizi Nasional (BGN) Rp 223 triliun, Kemeterian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) hanya kebagian Rp 56 triliun atau sekitar 7% saja dari anggaran pendidikan APBN.
Parahnya lagi kata Satriwan, dana Transfer ke Daerah (TKD) berkurang menjadi Rp 264 triliun. Inilah yang menjadi salah satu penyebab dan alasan Pemda tak mampu menggaji guru PPPK paruh waktu dengan layak dan manusiawi sebagaimana perintah Pasal 14 ayat 1 (huruf a) UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
"Akibat berkurangnya TKD dari APBN pendidikan ke daerah akibatnya gaji guru PPPK Paruh Waktu terdampak dan kami sudah menghimpun data-datanya," cetusnya.
Berikut ini data gaji guru PPPK Paruh Waktu yang berhasil dihimpun P2G:
