jpnn.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi sorotan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (OHCHR) terkait adanya kekerasan aparat saat mengamankan demo di Indonesia.
Sugi beralasan bahwa aparat penegak hukum sudah menjalankan tugas berdasarkan prinsip dan standar HAM.
“Langkah-langkah yang ditempuh ditujukan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi warga sipil, serta mengamankan fasilitas publik dengan cara yang proporsional,” ucap Sugi dalam keterangan tertulisnya, pada Rabu (3/9).
Dia mengaku pemerintah memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran oleh aparat ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel.
“Presiden Republik Indonesia juga telah menegaskan bahwa aparat yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum,” kata dia.
Oleh karena itu, Kepolisian RI diperintahkan melakukan pemeriksaan internal secara cepat, terbuka, dan dapat dipantau publik.
“Sebagai bentuk akuntabilitas, Pemerintah juga telah membuka mekanisme pengaduan publik dan membentuk tim pemantau khusus,” tuturnya.
Sebelumnya, PBB mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi dugaan kekerasan aparat saat mengamankan unjuk rasa selama beberapa waktu terakhir.
