kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Wakil Wali Kota Banjarmasin Hj Ananda menyatakan sikap pemerintah tegas untuk menertibkan bangunan di atas sungai guna mengatasi ancaman banjir.
"Tidak ada lagi toleransi bagi bangunan yang mengganggu fungsi drainase dan sungai," ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Menurut dia, sebagai langkah keseriusan Pemkot telah dibuat Surat Edaran Nomor 160/2026 tentang penataan dan penertiban bangunan di sempadan sungai, badan sungai dan drainase.
SE dalam rangka mengatasi genangan dan banjir di kawasan permukiman tersebut, Ananda meminta para Camat dan Lurah sebagai garda terdepan pemerintah di masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bangunan serta aliran air sungai di wilayahnya itu berjalan lancar.
"Sesuai instruksi Pak Wali Kota, meminta seluruh Camat dan Lurah untuk menggencarkan gerakan gotong royong pembersihan sungai, pengerukan sungai dengan mengajak RT/RW dan warga, baik pakai alat maupun manual secara bergiliran," ujarnya.
Dia menyoroti pola hidup masyarakat yang masih mendirikan bangunan di atas badan sungai maupun saluran air kerapkali menjadi penghambat utama keberhasilan penanggulangan banjir.
"Jadi saya mohon sampaikan ke warga, menjaga dan merawat sungai itu bukan hanya kerjaan pemerintah, tapi kerjaan semua orang yang tinggal di kota Banjarmasin," tegasnya.
Dengan masih marak keberadaan bangunan yang melanggar sempadan sungai, ini akan menjadi perhatian khusus pihaknya, terlebih dengan disepakatinya SE baru yang dapat menjadi dasar hukum terhadap batasan bangunan di area resapan air.
