jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman turun tangan menangani adanya surat somasi dari aktivis demokrasi sekaligus Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati atas doxing oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar, Senin (21/7/2025).
Herman memastikan, penyampaian somasi ini tidak dipermasalahkan dan oleh Pemerintah Provinsi. Namun, surat itu nantinya akan ditindaklanjuti lebih jauh.
"Ya, enggak ada masalah. Yang somasi kami sedang dalami. Tentu kami akan kaji nanti seperti apa. Kan ini teman-teman Diskominfo. Saya masih cek ricek dulu," kata Herman di Bandung, Selasa (22/7).
Di sisi lain, Herman mengakui, setiap langkah yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum bisa sepenuhnya sempurna, termasuk dalam kasus ini. Adapun jika nantinya terbukti ada kesalahan maka akan diperbaiki.
"Yang jelas ya pemerintah ini kan bukan apa tidak harus selalu sempurna. Mungkin ada kurang, ada keterbatasan. Tapi tentu kami harus dalami dulu. Ya, kalau ada yang kurang tepat kami perbaiki," jelasnya.
Lebih lanjut, Herman mengungkapkan, secara umum atas apa yang dilakukan oleh Diskominfo Jabar ini tidak ada niatan untuk menyerang secara personal. Hanya saja, surat somasi ini nantinya akan dikaji dan ditindaklanjuti.
"Bagi kami enggak ada persoalan. Tapi yang jelas tidak ada sedikitpun niat kami untuk menyundutkan niat kami untuk doxing tidak ada. Kami jamin itu tidak ada. Kalaupun nanti ada langkah yang kurang tepat nanti kami akan dalami dulu seperti apa," tuturnya.
Meski demikian, Herman belum bisa menyatakan sikap apapun karena saat ini masih akan dilaksanakan kajian. Termasuk mengenai permintaan maaf dan lainnya dari Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Semua tanggapan akan disampaikan setelah sesuai hasil kajian.
